Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, saat bertukar cenderamata usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik bersama Bank Indonesia (BI) di Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (20/2/2025). Foto: Bunga/vel

PARLEMENTARIA, Manado – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menegaskan bahwa inflasi di Indonesia saat ini masih dalam kondisi terkendali. Hal ini disampaikannya saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik bersama Bank Indonesia (BI) di Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (20/2/2025).

“Kalau melihat situasi hari ini, inflasi masih sangat terkendali, bahkan cenderung rendah. BI memantau inflasi berada di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen, dan saat ini angkanya di 2,7 persen. Jadi, sebetulnya masih dalam batas yang normal,” ujar Hekal.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi XI DPR RI dan BI membahas berbagai strategi pengendalian inflasi yang telah dan akan diterapkan. Sebagai bank sentral, BI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga melalui kebijakan moneter yang tepat serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan di Sulawesi Utara.

Hekal menambahkan bahwa Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut membantu dalam pemantauan inflasi secara lebih dini. “Dengan adanya GNPIP, perubahan harga yang mengkhawatirkan bisa terdeteksi lebih awal. Apalagi, kita akan memasuki bulan Ramadan dalam dua minggu ke depan, dan sejauh ini belum ada tanda-tanda lonjakan harga yang mengkhawatirkan,” tambahnya.

Selain fokus pada pengendalian inflasi, BI juga berkomitmen memberikan dukungan kepada pelaku usaha guna memperkuat sektor ekonomi lokal. Berbagai program fasilitasi dan pendampingan telah disiapkan untuk membantu pelaku usaha dalam menjaga pasokan bahan pokok serta menstabilkan harga di pasar.

Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa sinergi antara BI dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat. Selain kebijakan makroekonomi, langkah konkret di lapangan seperti penguatan distribusi logistik serta dukungan bagi sektor pertanian dan perdagangan juga menjadi perhatian utama.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan kebijakan pengendalian inflasi di Sulawesi Utara semakin efektif dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Pemerintah dan BI pun didorong untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya melalui harga bahan pokok yang lebih stabil dan terjangkau. (blf/aha)